Banda Aceh ( Berita ) – Irwandi Yusuf mengatakan akan kembali mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Aceh periode 2012-2017 pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) akhir 2011.
“Saya akan maju lagi sebagai calon gubernur pada pilkada mendatang,” kata Irwandi yusuf saat menemui ribuan pendukungnya di taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Selasa [15/02] .
Sejak Minggu (13/2) ribuan warga dari Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, menggelar doa bersama untuk Irwandi Yusuf di Masjid Raya Banda Aceh.
Masyarakat yang tergabung dalam Barisan Muda Barat Selatan (Barsel) dan Gerakan Tangisan Rakyat (Getar) Nagan Raya itu juga mengharapkan Irwandi Yusuf bersedia maju kembali pada Pilkada mendatang.
“Saya menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan masyarakat pada hari ini, semoga Aceh menjadi lebih baik dimasa yang akan datang,” katanya.
Irwandi juga minta massa yang masih terkonsentrasi di taman Ratu Safiatuddin agar kembali daerahnya.
Pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh setelah memenangkan Pilkada 2007 dengan meraih 38,20 persen suara.
Irwandi yang dikenal sebagai salah seorang tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu maju sebagai calon gubernur melalui jalur non partai (independen) pada Pilkada sebelumnya.
Pada Pilkada gubernur periode 2012-2017, Partai Aceh secara resmi telah menetapkan DR Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub).
Penentuan cagub dan cawagub Aceh dari partai yang didominasi mantan kombatan GAM itu berdasarkan keputusan rapat yang dihadiri ketua dan sekretaris pimpinan Partai Aceh dari 23 kabupaten/kota.
“Keputusan ini sudah final, kami mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk bersama Partai Aceh bersatu mewujudkan MoU Helsinki dan membangun daerah dengan adil, demokratis serta bermartabat,” kata Ketua umum DPA Partai Aceh Muzakir Manaf. (ant )
Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

Banda Aceh | Harian Aceh – Sebanyak 129 warga Myanmar terdampar Aceh, Rabu (16/2) dini hari, setelah mesin perahu mereka mengalami kerusakan. Para manusia perahu yang seluruhnya laki-laki itu kini ditampung sementara di gedung milik PT Pelindo di Pelabuhan Malahayati, Krueng Raya, Aceh Besar.

Saat ditemukan nelayan Aceh, kondisi kesehatan mereka memprihatinkan karena kekurangan makanan dan minuman. “Kondisi kesehatannya sangat memprihatinkan. Namun, setelah mendapat bantuan medis dari Puskesmas Krueng Raya, kondisi mereka mulai membaik. Hanya tiga orang yang sampai saat ini masih diinfus karena kekurangan cairan,” kata Camat Masjid Raya Yulizar.

Yulizar menjelaskan, para manusia perahu asal Myanmar atau Burma yang seluruhnya beragama Islam itu, pertama sekali ditemukan para nelayan asal Peudada Kabupaten Bireuen yang sedang melaut. “Mereka ditemukan sekira pukul 03.00 WIB, dan tiba di Pelabuhan Malahayati Krueng Raya sekira pukul 07.30 WIB,” katanya.

Selain mendapat bantuan medis, kata dia, mereka juga diberikan bantuan makanan dan keperluan lainnya dari warga yang berdomisili sekitar pelabuhan.

Direktur Polisi Air Polda Aceh Kombes Zaini mengatakan pihaknya bersama imigrasi dan kantor karantina beserta instansi terkait lainnya masih mengidentifikasi warga negara asing tersebut. “Belum diketahui tujuan warga negara Myanmar tersebut. Mereka sedang diidentifikasi. Saat ini mereka masih berada dalam pengawasan di Pelabuhan Krueng Raya,” kata Kombes Zaini.

Sementara itu, Nur Alam, pengungsi asal Myanmar itu mengatakan dia dan teman-temannya terombang-ambing di laut selama 25 hari setelah meninggalkan negaranya. “Tujuan kami ke Australia mencari perlindungan. Namun, dalam perjalanan, perahu yang kami tumpangi mengalami kerusakan mesin,” kata Nur Alam dengan bahasa Indonesia terpatah-patah.

Dia mengatakan mereka meninggalkan negaranya karena mengalami penyiksaan. Namun, ia tidak mau menyebutkan siapa yang menyiksa mereka dan asal daerah mereka di Myanmar.

Lapor ke Menteri

Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar menyatakan pihaknya telah melaporkan ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) menyangkut adanya 129 manusia perahu asal Burma yang terdampar di perairan Aceh. “Soal pengungsi itu merupakan kewenangan pusat, pihak pusat akan turun langsung ke lapangan untuk menanganinya,” kata Wagub saat dihubungi Harian Aceh, Rabu (16/2).

Pihak Kemenlu mengatakan akan segera mengirim tim. “Insya Allah kami dari Kemlu akan kirim tim untuk bantu penyelesaian di lapangan,” kata Dirjen IDP Kemlu, Andri Hadi, merespon laporan Wagub.

Tanggapan senada juga datang dari pihak Menkopolhukam. “Staf saya sudah saya minta ikut urus segera (soal pengungsi Rohingya),” kata Menkopolhukam Joko Suyanto.(bay/ant)

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

Banda Aceh | Harian Aceh – Unjuk rasa puluhan mahasiswa mendesak pengesahan Qanun Pilkada di gedung DPRA, Rabu (16/2), berakhir ricuh. Sejumlah supir anggota dewan menyerang para demonstran secara membabi-buta.

Aksi mahasiswa gabungan Forum Mahasiswa Pantai Barat-Selatan (FPMP-BAS) dan Forum Bersama Mahasiswa Poros (FBMP) Lauser itu digelar di koridor penghubung gedung utama dan gedung komisi DPRA, sekitar pukul 11:30 WIB. Mahasiswa menuntut bertemu Ketua DPRA Hasbi Abdullah guna menyampaikan aspirasi mereka terkait berlarut-larutnya pengesahan Qanun Pemilukada 2011, yang menurut mereka terkesan disengaja.

Pantauan Harian Aceh, setelah setengah jam berorasi, anggota DPRA Abdullah Saleh datang menemui mahasiswa. Tapi dia hanya ingin berkomunikasi dalam bahasa Aceh. Mahasiswa yang sebagian di antaranya tak begitu lancar berbahasa Aceh karena berasal dari suku Gayo dan Alas, meminta politisi Partai Aceh itu menggunakan bahasa Indonesia.

Tak ada kesepakatan bahasa yang digunakan, cekcok pun tak terhindarkan. “Kalian ini demonstran tak jelas, kalian bukan orang Aceh,” kata Abdullah Saleh sambil meninggalkan pengunjuk rasa, tapi tetap memantau dari kejauhan.

Mahasiswa melanjutkan orasinya. Berselang beberapa saat, Abdullah Saleh kembali menghampiri dan masuk ke kerumunan mahasiswa. Politisi yang menyeberang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Partai Aceh pada Pemilu Legislatif 2009 lalu, itu mendesak mahasiswa membubarkan aksinya. “Jangan berunjukrasa di sini. Ini kawasan dewan bekerja, kalian mengganggu dewan bekerja,” kata Abdullah Saleh sambil menarik-narik spanduk yang diusung mahasiswa.

Demonstran menolak dan memilih bertahan sehingga terjadi saling dorong. Tiba-tiba muncul seorang berpakaian preman, belakangan diketahui bernama Adi yang juga supir Abddulah Saleh, melepaskan pukulan ke arah mahasiswa. Pukulan pertama mendarat telak di bagian belakang seorang demonstran bernama Ade Irawan. Adi terlihat berulang kali menyerang mahasiswa secara membabi buta.

Suasana semakin ricuh setelah beberapa pria lain yang juga berpakaian preman, ikut tersulut emosinya. Begitu juga Abddullah Saleh. Dia tampak emosi dan terus mendesak demonstran hingga keluar dari halaman gedung DPRA. Aparat pengamanan gedung DPRA tak dapat berbuat banyak. Sekitar pukul 13.30 WIB, demonstran terpaksa meninggalkan gedung DPRA.

Pengekangan Demokrasi

Koordinator lapangan aksi mahasiswa, Waladan Yoga menyesalkan tindakan sejumlah supir anggota dewan yang menyerang mahasiswa. “Kami ingin menyampaikan aspirasi pada DPRA. Sementara mereka (pria yang melakukan pemukulan) tak memiliki kapasitas apa-apa di DPRA. Kami pertanyakan itu, karena masyarakat tak nyaman bila kantor wakil rakyat dihuni orang-orang seperti itu,” kata Yoga. Selain itu, kata Yoga, pemukulan ini bukti nyata bahwa demokrasi di Aceh masih dikekang dengan cara-cara kekerasan oleh oknum-oknum tertentu yang merasa memiliki Aceh.

Dia juga menyayangkan Abdullah Saleh yang tak ingin berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, padahal itu adalah bahasa resmi Ibu Pertiwi. Menurut Yoga, kejadian ini juga dapat disimpulkan bahwa memang ada upaya dari salah satu fraksi di DPRA yang sengaja ingin memperlambat proses pengesahan Raqan Pemilukada untuk target tertentu.

Kecuali itu, mahasiswa sudah melaporkan kasus tersebut ke Polresta Banda Aceh. “Kami melapor ke polisi dengan nomor surat pengaduan LPB/11/II/2011/SPK dan kami juga akan melaporkannya ke Komnas HAM,” kata Yoga.(dad)

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda