Banda Aceh | Harian Aceh – Sebanyak 129 warga Myanmar terdampar Aceh, Rabu (16/2) dini hari, setelah mesin perahu mereka mengalami kerusakan. Para manusia perahu yang seluruhnya laki-laki itu kini ditampung sementara di gedung milik PT Pelindo di Pelabuhan Malahayati, Krueng Raya, Aceh Besar.

Saat ditemukan nelayan Aceh, kondisi kesehatan mereka memprihatinkan karena kekurangan makanan dan minuman. “Kondisi kesehatannya sangat memprihatinkan. Namun, setelah mendapat bantuan medis dari Puskesmas Krueng Raya, kondisi mereka mulai membaik. Hanya tiga orang yang sampai saat ini masih diinfus karena kekurangan cairan,” kata Camat Masjid Raya Yulizar.

Yulizar menjelaskan, para manusia perahu asal Myanmar atau Burma yang seluruhnya beragama Islam itu, pertama sekali ditemukan para nelayan asal Peudada Kabupaten Bireuen yang sedang melaut. “Mereka ditemukan sekira pukul 03.00 WIB, dan tiba di Pelabuhan Malahayati Krueng Raya sekira pukul 07.30 WIB,” katanya.

Selain mendapat bantuan medis, kata dia, mereka juga diberikan bantuan makanan dan keperluan lainnya dari warga yang berdomisili sekitar pelabuhan.

Direktur Polisi Air Polda Aceh Kombes Zaini mengatakan pihaknya bersama imigrasi dan kantor karantina beserta instansi terkait lainnya masih mengidentifikasi warga negara asing tersebut. “Belum diketahui tujuan warga negara Myanmar tersebut. Mereka sedang diidentifikasi. Saat ini mereka masih berada dalam pengawasan di Pelabuhan Krueng Raya,” kata Kombes Zaini.

Sementara itu, Nur Alam, pengungsi asal Myanmar itu mengatakan dia dan teman-temannya terombang-ambing di laut selama 25 hari setelah meninggalkan negaranya. “Tujuan kami ke Australia mencari perlindungan. Namun, dalam perjalanan, perahu yang kami tumpangi mengalami kerusakan mesin,” kata Nur Alam dengan bahasa Indonesia terpatah-patah.

Dia mengatakan mereka meninggalkan negaranya karena mengalami penyiksaan. Namun, ia tidak mau menyebutkan siapa yang menyiksa mereka dan asal daerah mereka di Myanmar.

Lapor ke Menteri

Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar menyatakan pihaknya telah melaporkan ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) menyangkut adanya 129 manusia perahu asal Burma yang terdampar di perairan Aceh. “Soal pengungsi itu merupakan kewenangan pusat, pihak pusat akan turun langsung ke lapangan untuk menanganinya,” kata Wagub saat dihubungi Harian Aceh, Rabu (16/2).

Pihak Kemenlu mengatakan akan segera mengirim tim. “Insya Allah kami dari Kemlu akan kirim tim untuk bantu penyelesaian di lapangan,” kata Dirjen IDP Kemlu, Andri Hadi, merespon laporan Wagub.

Tanggapan senada juga datang dari pihak Menkopolhukam. “Staf saya sudah saya minta ikut urus segera (soal pengungsi Rohingya),” kata Menkopolhukam Joko Suyanto.(bay/ant)

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

Banda Aceh | Harian Aceh – Unjuk rasa puluhan mahasiswa mendesak pengesahan Qanun Pilkada di gedung DPRA, Rabu (16/2), berakhir ricuh. Sejumlah supir anggota dewan menyerang para demonstran secara membabi-buta.

Aksi mahasiswa gabungan Forum Mahasiswa Pantai Barat-Selatan (FPMP-BAS) dan Forum Bersama Mahasiswa Poros (FBMP) Lauser itu digelar di koridor penghubung gedung utama dan gedung komisi DPRA, sekitar pukul 11:30 WIB. Mahasiswa menuntut bertemu Ketua DPRA Hasbi Abdullah guna menyampaikan aspirasi mereka terkait berlarut-larutnya pengesahan Qanun Pemilukada 2011, yang menurut mereka terkesan disengaja.

Pantauan Harian Aceh, setelah setengah jam berorasi, anggota DPRA Abdullah Saleh datang menemui mahasiswa. Tapi dia hanya ingin berkomunikasi dalam bahasa Aceh. Mahasiswa yang sebagian di antaranya tak begitu lancar berbahasa Aceh karena berasal dari suku Gayo dan Alas, meminta politisi Partai Aceh itu menggunakan bahasa Indonesia.

Tak ada kesepakatan bahasa yang digunakan, cekcok pun tak terhindarkan. “Kalian ini demonstran tak jelas, kalian bukan orang Aceh,” kata Abdullah Saleh sambil meninggalkan pengunjuk rasa, tapi tetap memantau dari kejauhan.

Mahasiswa melanjutkan orasinya. Berselang beberapa saat, Abdullah Saleh kembali menghampiri dan masuk ke kerumunan mahasiswa. Politisi yang menyeberang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Partai Aceh pada Pemilu Legislatif 2009 lalu, itu mendesak mahasiswa membubarkan aksinya. “Jangan berunjukrasa di sini. Ini kawasan dewan bekerja, kalian mengganggu dewan bekerja,” kata Abdullah Saleh sambil menarik-narik spanduk yang diusung mahasiswa.

Demonstran menolak dan memilih bertahan sehingga terjadi saling dorong. Tiba-tiba muncul seorang berpakaian preman, belakangan diketahui bernama Adi yang juga supir Abddulah Saleh, melepaskan pukulan ke arah mahasiswa. Pukulan pertama mendarat telak di bagian belakang seorang demonstran bernama Ade Irawan. Adi terlihat berulang kali menyerang mahasiswa secara membabi buta.

Suasana semakin ricuh setelah beberapa pria lain yang juga berpakaian preman, ikut tersulut emosinya. Begitu juga Abddullah Saleh. Dia tampak emosi dan terus mendesak demonstran hingga keluar dari halaman gedung DPRA. Aparat pengamanan gedung DPRA tak dapat berbuat banyak. Sekitar pukul 13.30 WIB, demonstran terpaksa meninggalkan gedung DPRA.

Pengekangan Demokrasi

Koordinator lapangan aksi mahasiswa, Waladan Yoga menyesalkan tindakan sejumlah supir anggota dewan yang menyerang mahasiswa. “Kami ingin menyampaikan aspirasi pada DPRA. Sementara mereka (pria yang melakukan pemukulan) tak memiliki kapasitas apa-apa di DPRA. Kami pertanyakan itu, karena masyarakat tak nyaman bila kantor wakil rakyat dihuni orang-orang seperti itu,” kata Yoga. Selain itu, kata Yoga, pemukulan ini bukti nyata bahwa demokrasi di Aceh masih dikekang dengan cara-cara kekerasan oleh oknum-oknum tertentu yang merasa memiliki Aceh.

Dia juga menyayangkan Abdullah Saleh yang tak ingin berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, padahal itu adalah bahasa resmi Ibu Pertiwi. Menurut Yoga, kejadian ini juga dapat disimpulkan bahwa memang ada upaya dari salah satu fraksi di DPRA yang sengaja ingin memperlambat proses pengesahan Raqan Pemilukada untuk target tertentu.

Kecuali itu, mahasiswa sudah melaporkan kasus tersebut ke Polresta Banda Aceh. “Kami melapor ke polisi dengan nomor surat pengaduan LPB/11/II/2011/SPK dan kami juga akan melaporkannya ke Komnas HAM,” kata Yoga.(dad)

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

Banda Aceh | Harian Aceh – Muhammad Nazar mulai disebut-sebut sebagai calon kuat Gubernur Aceh periode 2011-2016. Tingkat keterpilihan Nazar dari Aceh-2 menjadi Aceh-1 sangat tinggi.
Berdasarkan hasil survei Lembaga Peneliti Nusantara (LPN) tentang prilaku pemilih menjelang Pemilukada 2011, nama Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar memperoleh persentase tertinggi. Hasil tersebut dibeberkan LPM dalam jumpa pers di Hotel Hermes Palace, Kamis (27/1).

Penasehat LPN Donni Edwin didampingi Koordinator LPM Dedi Nur menyebutkan, dari hasil survei yang dilakukan sejak November hingga Desember 2010 lalu itu, Muhammad Nazar memperoleh 38,84 persen dari total 345 pemberi informasi/responden.

Selain Nazar, ada 10 nama lainnya yang disurvei. Masing-masing, Irwandi Yusuf memperoleh 12,48 persen, Sulaiman Abda (7,25 persen), M Nasir Djamil (7,25 persen), Malek Mahmud 6,96 persen, Darni Daud (5,51 persen), Ahmad Humam Hamid (4,35 persen), Mawardy Nurdin (3,77 persen), Aminullah Usman (2,61 persen), Zaini Abdullah (2,32 persen), dan Farid Wajidi (2,03 persen).

Selanjutnya ada empat nama yang dimunculkan responden. Mereka adalah Tarmizi Karim (0,58 persen), Gazali Abbas (0,58 persen), Muzakkir Manaf (0,29 persen), dan Surya Paloh (0,29 persen). “Dah juga yang tidak memilih 4,93 persen. “Nama yang didominasi LPN hanya 11, sematara empat nama terakhir dimunculkan sendiri oleh informan,” kata Donni Edwin.

Menurut Donni, hasil survei itu terpaksa dimunculkan dan diumumkan ke publik. Sesuai dengan pengakuan tokoh-tokoh masyarakat yang disurvei, sebut Donni, kultur pemilu di Aceh dan para pemilih pada 2011 akan berbeda dari Pemilu legislatif lalu. “Pemilu 2011 akan berlangsung lebih rasional dan demokratis dibandingkan pemilu legislatif 2009 lalu. Bisa saja masyarakat akan melawan intimidasi dalam Pemilukada 2011 karena tidak mau melihat demokrasi di Aceh hilang kualitas dan memperlambat pembangunan karena ketidakmampuan para pemimpin yang salah pilih,” sebutnya.

Selama ini, jelasnya, masyarakat merasakan sosok yang dipilih pada Pilkada 2006 dan pemilu legislatif ternyata tidak mampu sama sekali ketika memimpin.

Dari hasil survei yang dilakukan pihaknya, terlihat bahwa masyarakat tidak lagi melihat kandidat atas nama partai, institusi dan kendaraan politik, melainkan lebih melihat syarat-syarat lain dari kepemimpinan terutama kemampuan, komunikasi politik, pemberani, amanah, penerobos, pelobi, agama/akhlak dan berpengalaman.

Sementara Dedi Nur menjelakan, survei tersebut dilakukan di 23 kabupaten/kota di Aceh dengan memilih 6 kategori tokoh dalam masyarakat yang diwawancara, yakni ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemerintahan, serta tokoh pemuda dan mahasiswa. “Sebanyak 15 informan untuk setiap kabupaten/kota yang masing-masing diajukan 10 pertanyaan,” katanya.

Dedi Nur mengatakan survei itu tidak sepenuhnya mewakili seluruh masyarakat. “LPM melakukan survei hanya untuk mengakomodir sejumlah calon yang mulai hangat dibicarakan masyarakat,” katanya.

Dedi menjelaskan, Muhammad Nazar banyak mendapat dukungan di tujuh daerah, yaitu Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Selatan.

Para responden juga ditanyai pandangan mereka terhadap pemberdayaan ekonomi Aceh, termasuk juga kritikan terhadap pemerintah. “Untuk tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan saat ini, ada sekitar 54,49 persen masyarakat memberi penilaian tidak puas, 39,13 persen puas, dan 6,38 persen tidak tahu,” katanya.

Terkait ketidakpuasan itu, jelas dia, banyak informan mengatakan pemberdayaan ekonomi tidak langsung tersentuh masyarakat lapisan bawah yang berada di desa-desa.(dad/bay)
Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda